Pengertian Asas Hukum dan Beserta Jenis-Jenis Asasnya! – Asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan dan penerapan hukum dalam suatu sistem hukum. Asas hukum memberikan arah dan kerangka bagi pembentukan peraturan perundang-undangan serta interpretasi dan penegakan hukum oleh lembaga-lembaga terkait.
Contoh asas hukum antara lain adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dianggap sebagai kejahatan tanpa adanya aturan hukum yang jelas, dan asas kepastian hukum, yang menjamin bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.
Asas hukum memiliki peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan dapat dipercaya, serta memastikan bahwa hukum yang sudah diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Oleh sebab itu, asas hukum menolong dalam menjaga ketertiban sosial hingga melindungi hak-hak individu pada masyarakat.
![Pengertian Asas Hukum dan Beserta Jenis-Jenis Asasnya!](https://kalamfanclub.com/wp-content/uploads/2024/06/Trading-2024-06-26T104013.772-1024x576.png)
Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli
Pengertian Asas Hukum dan Beserta Jenis-Jenis Asasnya! – Asas hukum merupakan kaidah atau norma fundamental yang menjadi dasar bagi hukum positif dan berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penafsiran hukum. Para ahli memiliki definisi yang beragam tentang asas hukum, namun secara umum, asas hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Bersifat umum dan abstrak: Asas hukum tidak mengatur suatu hal yang konkret, melainkan memberikan kaidah atau norma yang bersifat umum dan abstrak.
- Memiliki sifat fundamental: Asas hukum merupakan kaidah atau norma yang fundamental, yang menjadi dasar bagi hukum positif.
- Memiliki nilai etis dan filosofis: Asas hukum mengandung nilai etis dan filosofis yang mendasari hukum positif.
- Berkembang dan berubah: Asas hukum dapat berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.
Berikut adalah beberapa definisi asas hukum menurut para ahli:
- Menurut Prof. Dr. Soepomo: Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang menjadi dasar dari hukum positif.
- Menurut Prof. Dr. Mr. C.S.T. Kansil: Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang menjadi dasar dari hukum positif.
- Menurut Prof. Dr. Mr. G.A. Soedarmo: Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang menjadi dasar dari hukum positif dan berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penafsiran hukum.
Asas hukum mempunyai peran penting pada sistem hukum. Dalam asas hukum menjadi dasar bagi hukum positif dan berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penafsiran hukum. Asas hukum juga dapar menolong untuk menjaga konsistensi dan koherensi pada semua sistem hukum.
Jenis-Jenis dari Asas Hukum
Asas hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, berikut beberapa di antaranya:
1. Berdasarkan Sifatnya:
- Asas hukum umum: Semua berlaku secara umum di semua bidang hukum, seperti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum dengan lebih rendah.
- Asas hukum khusus: Berlaku hanya pada bidang hukum tertentu, seperti asas pacta sunt servanda (sepakat harus ditepati) dalam hukum perdata.
2. Berdasarkan Sumbernya:
- Asas hukum yang tertulis: Tercantum dalam peraturan perundang-undangan, seperti asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Asas hukum yang tidak tertulis: Berasal dari kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi, seperti asas iura novit curia (hakim dianggap mengetahui hukum).
3. Berdasarkan Fungsinya:
- Asas hukum pembentukan hukum: Digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, seperti asas kepastian hukum.
- Asas hukum penerapan hukum: Digunakan sebagai pedoman dalam penerapan peraturan perundang-undangan, seperti asas keadilan.
- Asas hukum penafsiran hukum: Digunakan sebagai pedoman dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, seperti asas ius civile est ius commune (hukum sipil adalah hukum umum).
4. Berdasarkan Bidang Hukumnya:
- Asas hukum perdata: Berlaku dalam bidang hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak.
- Asas hukum pidana: Berlaku dalam bidang hukum pidana, seperti asas tidak ada tindak pidana tanpa adanya undang-undang (nullum delictum sine lege).
- Asas hukum tata negara: Berlaku pada bidang hukum tata negara, seperti dari asas kedaulatan rakyat.
Perlu diingat bahwa pengelompokan jenis-jenis asas hukum ini tidak bersifat mutlak dan dapat tumpang tindih. Asas hukum memiliki peran penting dalam sistem hukum dan menjadi dasar bagi hukum positif.
Asas-Asas Hukum yang Dianut Hukum Tata Negara Indonesia
Hukum tata negara Indonesia menganut beberapa asas fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Asas-asas ini menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum, dan penafsiran hukum tata negara. Berikut adalah beberapa asas hukum yang dianut hukum tata negara Indonesia:
- Asas Pancasila: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi asas fundamental dalam hukum tata negara. Nilai-nilai Pancasila harus mencerminkan pada seluruh peraturan perundang-undangan hingga penyelenggaraan dari negara.
- Asas Negara Hukum: Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti semua tindakan negara harus berdasarkan hukum dan tunduk pada hukum. Asas ini menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.
- Asas Kedaulatan Rakyat: Kedaulatan rakyat adalah suatu bentuk asas fundamental dalam hukum tata negara Indonesia, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan bentuk negara, pemerintahan, dan pemimpinnya melalui pemilihan umum yang demokratis.
- Asas Negara Kesatuan: Indonesia merupakan negara kesatuan, yang berarti hanya ada satu pemerintah pusat dan tidak ada negara bagian. Asas ini menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- Asas Pemisahan Kekuasaan: Kekuasaan pada suatu negara ini terbagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Setiap kekuasaan memiliki kewenangan dan fungsinya masing-masing, dan saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Asas Demokrasi: Indonesia meyakini sistem demokrasi, yang berarti rakyat mempunyai hak untuk berkolaborasi dalam mengambil suatu keputusan politik. Demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, serta kebebasan berekspresi dan berserikat.
- Asas Hak Asasi Manusia: Hak asasi manusia diakui dan dihormati oleh negara. Asas ini menjamin setiap orang untuk hidup dan berkembang dengan bebas, tanpa diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi.
Penutup:
Asas-asas hukum tata negara ini memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan stabilitas pemerintahan, serta melindungi hak-hak rakyat Indonesia.
Pengetahuan tentang asas-asas hukum tata negara ini sangat penting bagi para ahli hukum, pemerintah, dan masyarakat umum untuk memahami dasar-dasar penyelenggaraan negara Indonesia.