Pengertian Hukum Perdata Beserta Contoh dan Penjelasannya – Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur suatu hubungan antara individu maupun badan hukum di kehidupan sehari-hari, termasuk hak dan kewajiban yang terlibat dari bermacam jenis peristiwa hukum. Hukum perdata mencakup berbagai aspek seperti perjanjian, harta kekayaan, perkawinan, warisan, dan tanggung jawab perdata.

Berbeda dengan hukum pidana yang mengatur suatu tindakan yang disangka sebagai pelanggaran kepada masyarakat, hukum perdata berfokus pada penyelesaian sengketa pribadi dan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Tujuan utama dari hukum perdata adalah untuk memberikan keadilan dalam interaksi antara warga negara, dengan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan kewajiban-kewajiban dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum perdata seringkali tertuang dalam kitab undang-undang hukum perdata atau kodifikasi lainnya yang diakui secara resmi oleh negara.

Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli

Pengertian Hukum Perdata Beserta Contoh dan Penjelasannya – Hukum perdata adalah sekelompok peraturan yang dapat mengatur hak maupun kewajiban antar individu terhadap masyarakat. Para ahli memiliki definisi yang beragam mengenai hukum perdata.

• Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H: Mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum antar individu yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dengan satu terhadap yang lain pada hubungan keluarga maupun pergaulan terhadap masyarakat.
• Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn: Menerangkan bahwa hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang objek sebagai kepentingan-kepentingan khusus, dan soal dipertahankan atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan.
• Sri Soedewi Masjchoen Sofwan: Menerangkan bahwa hukum perdata adalah salah satu hukum yang dapat mengatur suatu keperluan antara warga negara yang satu dengan penduduk negara yang lainnya.
• Wirjono Prodjodikoro: Menafsirkan hukum perdata sebagai suatu kumpulan hukum antara individu atau badan hukum yang satu sama lain mengenai hak dan kewajiban.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, meliputi hak dan kewajiban mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, perkawinan, harta benda, dan perikatan.

Contoh Hukum Perdata dan Kasusnya

Hukum perdata mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan pribadi hingga bisnis. Berikut beberapa contoh penerapan hukum perdata beserta kasusnya:

1. Perjanjian Jual Beli:

• Contoh Kasus: Budi membeli sebuah sepeda motor dari Toko Andika dengan harga Rp10.000.000. Budi membayar uang muka Rp5.000.000 dan sisanya akan dibayarkan dalam 2 bulan. Namun, setelah 2 bulan, Budi belum melunasi pembayarannya. Toko Andika kemudian menuntut Budi ke pengadilan untuk meminta pembayaran sisa harga sepeda motor tersebut.

2. Perkawinan:

• Contoh Kasus: Tini dan Toni melakukan pernikahan secara resmi di tempat Kantor Catatan Sipil. Namun, setelah beberapa tahun pernikahan, mereka memutuskan untuk bercerai. Tini kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan meminta pembagian harta bersama.

3. Warisan:

• Contoh Kasus: Bapak Budi meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan dua anaknya. Pak Budi memiliki harta warisan berupa rumah, tanah, dan tabungan. Istri dan anak-anak Pak Budi kemudian berselisih mengenai pembagian harta warisan tersebut.

4. Perlindungan Hak Cipta:

• Contoh Kasus: Anton menerbitkan sebuah buku novel tanpa izin dari penerbit aslinya. Penerbit asli kemudian menuntut Anton ke pengadilan atas pelanggaran hak cipta.

5. Wanprestasi:

• Contoh Kasus: Rini memesan kue pernikahan kepada Toko Roti Manis untuk acara pernikahannya. Namun, pada hari pernikahan, Toko Roti Manis tidak mengirimkan kue tersebut. Rini kemudian menuntut Toko Roti Manis ke pengadilan atas wanprestasi.

Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan bagaimana hukum perdata diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami hukum perdata dapat membantu individu untuk terhindar dari perselisihan dan menyelesaikan masalah hukum dengan tepat.

Sumber Utama dari Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia bersumber dari berbagai hal, yang terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Sumber Hukum Perdata Tertulis:

• Undang-Undang: Merupakan sumber hukum perdata yang paling utama dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Contohnya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
• Peraturan Perundang-undangan Lainnya: Selain undang-undang, peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan Keputusan Presiden (Kepres) juga dapat menjadi sumber hukum perdata.
• Yurisprudensi: Merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi pedoman bagi putusan pengadilan berikutnya dalam perkara yang sama.

2. Sumber Hukum Perdata Tidak Tertulis:

• Kebiasaan: Merupakan aturan yang tidak tertulis dan dipraktikkan secara berulang dan berkelanjutan dalam masyarakat. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum perdata apabila tidak bertentangan dengan undang-undang.
• Adat Istiadat: Merupakan suatu hukum yang bersumber dari norma-norma maupun kebiasaan adat istiadat yang ada pada masyarakat. Adat istiadat dapat menjadi sumber hukum perdata apabila diakui oleh negara.
• Traktat: Merupakan suatu perjanjian internasional yang dibangun oleh dua negara maupun lebih dan mengatur menegenai hal-hal tertentu, termasuk pada hukum perdata.

Sumber-sumber hukum perdata tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar bagi penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Pemahaman terhadap sumber hukum perdata ini penting bagi para penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

Penutup:

Hukum perdata mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban maupun keadilan kepada masyarakat. Dengan memahami definisi dan ruang lingkup hukum perdata, individu dapat lebih bijak dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat.